JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan metode Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memverifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Pertanyaan tersebut muncul saat Ketua KPU Mochammad Afifuddin memberikan keterangan dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/9/2026) malam.
Saldi menanyakan apakah KPU mendatangi dinas pendidikan untuk memastikan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.
Afifuddin menyatakan langkah tersebut tidak dilakukan. KPU, kata dia, menggunakan surat keterangan yang telah diterima dari pihak terkait sebagai dasar pemeriksaan.
“Tidak, tidak datang. Karena waktu itu kan kami sudah mendapat surat keterangan. Karena juga tidak ada laporannya,” jawab Afifuddin.
Jawaban tersebut kemudian dibandingkan Saldi dengan mekanisme verifikasi yang diterapkan KPU daerah dalam Pilkada 2024. Saldi menilai KPU daerah melakukan pengecekan lebih jauh ketika memeriksa persyaratan pendidikan calon kepala daerah.
“KPU daerah saja dalam pemilihan kepala daerah kan datang ke mana-mana untuk verifikasi, tapi ini KPU tidak datang ya?” tanya Saldi.
Afifuddin membenarkan bahwa KPU tidak melakukan kunjungan langsung untuk mengecek dokumen pendidikan tersebut.
Saldi juga mengingatkan bahwa Afifuddin sebelumnya meminta jajaran KPU daerah melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap persyaratan pendidikan calon kepala daerah, termasuk mengecek asal sekolah dan dokumen pendidikan kesetaraan.
Pertanyaan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan MK terhadap proses verifikasi persyaratan pencalonan Gibran. Dalam keterangannya, Afifuddin kemudian menjelaskan bahwa KPU menerima surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan serta ditandatangani pejabat kementerian yang berwenang.
“Karena itu dianggap keluar dari instansi yang mempunyai kewenangan, maka kami anggap benar,” kata Afifuddin.
KPU dalam persidangan juga menyatakan dokumen persyaratan Gibran telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Menurut KPU, dokumen tersebut diserahkan pada 27 Oktober 2023 dan diverifikasi melalui berita acara pada 28 Oktober 2023.
Perkara ini diajukan oleh sejumlah pihak yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi cawapres pada Pemilu 2024. Para Pemohon meminta MK memeriksa dalil mengenai keabsahan persyaratan tersebut.
Di sisi lain, KPU menyatakan perkara yang diajukan berkaitan dengan sengketa proses pemilu dan bukan kewenangan MK dalam perkara PHPU. Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan Pemilu 2024.
Kata kunci: Saldi Isra, KPU, syarat pendidikan Gibran
Social Header