JAKARTA -- Posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menjadi sorotan setelah namanya dikaitkan dengan dua perkara dugaan korupsi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Nusron semestinya mempertimbangkan pengunduran diri sebagai bentuk etika politik.
Menurut Mahfud, langkah tersebut diperlukan agar tidak muncul persoalan etika ketika nama seorang pejabat aktif disebut dalam perkara yang sedang menjadi perhatian penegak hukum.
“Kalau dari sudut etika politik, kalau sudah seperti ini kan mestinya mundur ya, agar enggak canggung gitu,” kata Mahfud, dikutip Minggu (20/9/2026).
Mahfud merujuk pada dua perkara yang membuat nama Nusron ikut disorot. Salah satunya adalah dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan 2023-2024.
Dalam perkara tersebut, mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, disebut mengungkap adanya permintaan uang sebesar USD1 juta yang dikaitkan dengan Nusron. Kaitan tersebut muncul karena Nusron pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI 2024.
Nama Nusron kembali menjadi perhatian dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus yang ditangani KPK itu, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron.
KPK sebelumnya mengungkap dugaan pemberian uang Rp1,5 miliar kepada salah satu orang kepercayaan Nusron untuk pengurusan pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.
Mahfud Minta KPK Perjelas Keterkaitan Nusron
Menurut Mahfud, kemunculan nama Nusron dalam dua perkara tersebut perlu diperjelas melalui proses hukum. Ia menyebut Nusron telah dua kali dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dan menilai pemeriksaan oleh KPK diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keterkaitannya.
“Nusron ini udah dua kali disebut, dan tidak pernah membantah juga, ya,” ujar Mahfud.
Mahfud juga mengingatkan bahwa apabila KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap Nusron, terdapat mekanisme administratif yang menurutnya dapat digunakan terhadap pejabat yang diduga terkait perkara korupsi.
Ia merujuk pada TAP MPR Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Di situ disebutkan, pejabat atau pegawai negeri yang terlibat di dalam kasus atau diduga terlibat di dalam kasus tindak pidana korupsi bisa dikenakan tindakan administratif sebelum kasus pidananya disidangkan atau sebelum diputus,” kata Mahfud.
Nusron Belum Mundur dari Jabatan Menteri
Di tengah sorotan tersebut, Kementerian ATR/BPN telah membantah informasi mengenai pengunduran diri Nusron dari jabatan menteri. Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi mengatakan Nusron tidak pernah menyampaikan pernyataan mundur dari jabatannya.
Dengan demikian, pernyataan Mahfud mengenai perlunya Nusron mundur merupakan pandangan mengenai etika politik, bukan informasi bahwa Nusron telah mengundurkan diri.
Selain itu, Sekjen Partai Golkar M Sarmuji menyatakan Nusron memang telah mundur dari kepengurusan DPP Partai Golkar, tetapi pengunduran diri itu disebut telah dilakukan lebih dari enam bulan lalu. Nusron tetap berstatus sebagai anggota Partai Golkar.
Kata kunci: Mahfud MD, Nusron Wahid, KPK
Social Header