Pemerintah tengah mengkaji penguatan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Langkah tersebut diarahkan untuk mempertegas penegakan hukum sekaligus mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar terus berulang.

Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan
Foto ilustrasi kebakaran hutan: Matt Palmer/Unsplash — Lisensi Unsplash.

Arahan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan bencana pada 16 September 2026. Menteri Sekretaris Negara bersama Menteri Hukum diminta mendalami ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan memperberat sanksi melalui perubahan undang-undang bersama DPR.

Dalam pembahasan tersebut, Presiden menyebut pembakaran hutan dan lahan sebagai persoalan sangat serius serta membuka kajian untuk menggolongkan perbuatan tersebut sebagai “terorisme ekologi”. Gagasan itu masih berupa arahan untuk pendalaman hukum, bukan ketentuan baru yang sudah berlaku.

Pemerintah daerah juga diminta mengevaluasi dan mencabut aturan yang masih memberikan ruang bagi pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah menyatakan siap membantu masyarakat membuka lahan melalui cara yang tidak menimbulkan kebakaran.

Penguatan regulasi akan berjalan bersama langkah mitigasi dan penegakan hukum. Pemerintah menilai dampak kebakaran tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah terdampak, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan lingkungan dan kesehatan hingga lintas batas.

Upaya tersebut diharapkan dapat memutus praktik pembakaran lahan dari hulunya. Kepastian bentuk sanksi yang lebih berat tetap menunggu hasil kajian pemerintah dan proses legislasi apabila perubahan undang-undang dinilai diperlukan.

Sumber informasi: Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Reuters

Tag: Karhutla, Lingkungan Hidup, Kebijakan Publik, Penegakan Hukum