Pemerintah tengah menyiapkan skema untuk menarik pelaku usaha rokok ilegal agar beralih ke jalur resmi. Rencana tersebut masih dalam pembahasan bersama DPR dan belum membuka pendaftaran bagi pelaku usaha.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mengatakan pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada pelaku usaha rokok ilegal untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Kita ingin menarik yang illegal, sehingga dia belajar, belajar supaya dia taat dengan aturan yang dibuat,” ujar Djaka usai Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Minggu (20/9).

Dalam rencana tersebut, pelaku usaha rokok ilegal nantinya dapat mendaftarkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Setelah terdaftar, kegiatan usaha dapat dilakukan secara resmi sesuai aturan pemerintah.

“Mereka akan daftar kepada kita untuk nomor NPPBKC-nya. Sehingga dia bisa, ini apa namanya, jualan dengan resmi, selama ini kan ilegal dia ke arah yang resmi,” jelas Djaka.

Meski demikian, skema legalisasi tersebut belum dapat diterapkan saat ini. Pemerintah masih melakukan pematangan terhadap aturan serta mekanisme yang akan digunakan.

Djaka mengatakan, pembukaan pendaftaran baru dapat dilakukan setelah pemerintah menetapkan skema tersebut secara resmi.

“Yang pasti masih menunggu, karena kita kan belum resmi untuk oke kita buka layernya, ketika itu dibuka pasti akan ada pendaftaran untuk bisa masuk ke kelas 3,” ujarnya.

Sambil menunggu keputusan tersebut, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada pengusaha rokok mengenai rencana yang sedang disiapkan.

Langkah ini dilakukan ketika penindakan terhadap peredaran rokok ilegal juga terus berjalan. Kementerian Keuangan mencatat DJBC telah mengamankan 1,124 miliar batang rokok ilegal hingga Agustus 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut jumlah tersebut naik 60 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penindakan mencapai 13.151 kali atau meningkat 9,8 persen secara tahunan.

Menurut Suahasil, selisih kenaikan tersebut menunjukkan bahwa volume rokok yang ditemukan dalam setiap operasi semakin besar.

“Jadi sekarang intensitas setiap penindakan itu juga meningkat,” kata Suahasil.

Di tengah upaya penindakan tersebut, pemerintah juga masih membahas rencana cukai rokok. Djaka mengatakan pembahasan belum selesai dan meminta pihak terkait menunggu perkembangan selanjutnya.

“Kami masih bahas, yang pasti tunggu tanggal mainnya aja,” ujarnya.

Kata kunci: rokok ilegal, NPPBKC, legalisasi usaha