JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengikuti kesepakatan partai-partai koalisi pemerintah terkait besaran parliamentary threshold (PT) untuk Pemilu 2029. Namun, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi berharap ambang batas parlemen tersebut tidak melebihi 4 persen.

Viva mengatakan pembahasan mengenai angka PT masih berlangsung di antara partai-partai koalisi pemerintah. Menurutnya, besaran yang nantinya berlaku harus diputuskan melalui kesepakatan bersama.

“Apapun keputusan dari kesepakatan partai koalisi pemerintah nantinya, PAN akan ikut,” kata Viva kepada wartawan, Kamis (24/9).

Meski demikian, PAN memiliki pandangan agar angka PT tidak dinaikkan di atas 4 persen. Viva menegaskan sikap tersebut bukan karena partainya khawatir gagal memperoleh kursi DPR.

“Hal ini bukan berarti PAN takut tak lolos ke Senayan,” ujarnya.

Viva menyebut PAN tercatat selalu melewati ambang batas parlemen sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024. Dia juga menyatakan hal tersebut terjadi meski pada periode tertentu hasil survei elektabilitas PAN berada di kisaran 1,5 hingga 2 persen.

Menurut Viva, PT memang dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai yang memiliki kursi di parlemen. Namun, penerapannya perlu memperhatikan keterwakilan suara pemilih.

Dia menyebut PT sebesar 4 persen pada Pemilu 2019 membuat sekitar 13 juta suara sah tidak terkonversi menjadi kursi DPR. Pada Pemilu 2024, dengan angka PT yang sama, jumlah suara yang tidak terkonversi disebut meningkat menjadi sekitar 17,3 juta.

Viva menilai kenaikan PT di atas 4 persen berpotensi meningkatkan jumlah suara sah yang tidak terwakili di DPR. Karena itu, dia meminta penentuan ambang batas untuk Pemilu 2029 mempertimbangkan prinsip proporsionalitas.

Pandangan tersebut juga dikaitkan Viva dengan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. Dalam putusan itu, MK menyatakan ketentuan PT 4 persen berlaku untuk Pemilu 2024 dan bersifat konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 serta pemilu berikutnya, dengan ketentuan norma dan besaran PT diubah sesuai pertimbangan yang ditetapkan MK.

Viva mengakui tidak ada angka tunggal yang dapat disebut sebagai PT paling ideal untuk semua negara. Menurutnya, penentuan ambang batas harus disesuaikan dengan sistem pemilu dan kesepakatan politik masing-masing negara.

Dia juga mengingatkan agar agenda penyederhanaan partai di parlemen tidak hanya dikaitkan dengan stabilitas politik. Menurut Viva, keberadaan partai di DPR juga berkaitan dengan fungsi representasi kepentingan masyarakat.

“Prinsip-prinsip dasar ini menjadi bagian penting dalam membangun pemilu yang adil,” tuturnya.

Kata kunci: PAN, parliamentary threshold, Pemilu 2029